Ikatani.id, PEKANBARU – Dekan Fakultas Pertanian Universitas Riau (Unri), Dr. Ahmad Rifai, menyampaikan kritik mendalam sekaligus tawaran solusi strategis atas stagnasi sektor agraria di Bumi Lancang Kuning. Dalam Riau Agriculture Forum (RAF) 2026 yang ditaja Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Pertanian Unri (IKATANI), ia mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan reorientasi kebijakan besar-besaran dan menyusun ulang roadmap (peta jalan) pembangunan pertanian agar lebih spesifik dan mandiri.
Ahmad Rifai yang juga alumni Fakultas Pertanian Unri, menyoroti adanya kekeliruan fundamental dalam pilihan paradigma antara ketahanan pangan (food security) dan kemandirian pangan. Menurutnya, selama ini Riau terjebak pada konsep ketahanan pangan yang sifatnya sangat berorientasi pasar (market oriented), di mana pemenuhan kebutuhan hanya mengandalkan akses beli, bukan kapasitas produksi.
"Begitu kita bicara tentang ketahanan pangan, maka kita sebenarnya berada pada kondisi market oriented. Orientasi pasar, bukan sebenarnya kita mendorong terhadap bagaimana kita memiliki sistem produksi pangan sendiri. Konsep ini membenarkan kran impor karena yang penting pangan tersedia dan dapat diakses, dari mana pun sumbernya," tegas Ahmad Rifai, di RAF 2026 yang diadakan di Integrated Classroom Universitas Riau, Senin (11/5).
Ia menilai, visi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi momentum untuk membongkar pola pikir lama. Ahmad Rifai menyentil fenomena "kekayaan semu" akibat dominasi sawit seluas 3,8 juta hektare yang membuat masyarakat dan pemerintah daerah menjadi pasif dalam memproduksi pangan sendiri.
"Mindset kita selama ini mengatakan, kita tidak perlu nanam padi karena kita punya sawit. Kita punya uang, pasarlah yang menyediakan kebutuhan. Bahkan untuk cabai lima pokok di pekarangan pun kita tidak lagi menanam karena sudah tergantung pasar. Inilah yang harus dibongkar," ungkapnya secara analitis.
Dampak dari ketergantungan ini, lanjut Ahmad Rifai, adalah kerentanan ekonomi yang akut. Riau mengalami inflasi yang didorong oleh sisi pasokan (supply side inflation). "Inflasi di Riau ditentukan oleh instabilitas pasokan. Begitu pasokan dari provinsi tetangga terganggu, harga melonjak. Celakanya, pengobatan pemerintah selama ini hanya bersifat sesaat melalui operasi pasar untuk menjaga daya beli, sementara sektor produksinya sendiri dibiarkan tertinggal."
Desakan Penyusunan Ulang Roadmap dan Farm Geotagging
Berdasarkan pengamatannya, data ketersediaan pangan lokal Riau yang hanya mampu memenuhi 25 hingga 30 persen kebutuhan daerah telah stagnan selama tiga dekade. Baginya, angka ini adalah bukti kegagalan kebijakan pertanian yang tidak pernah benar-benar menyentuh akar masalah.
Sebagai solusi konkret, Ahmad Rifai mendesak perlunya penyusunan ulang format kebijakan atau roadmap pembangunan pertanian Riau yang lebih spesifik. Ia mengusulkan integrasi tanaman pangan di lahan-lahan perkebunan eksisting seperti 3,8 juta hektare sawit dan 1,6 juta hektare HTI.
"Tantangan bagi kami di Fakultas Pertanian adalah menemukan varietas pangan baru yang adaptif dengan ekosistem perkebunan. Kita punya potensi lahan luar biasa, bagaimana kita mengelaborasi itu menjadi pilihan kemandirian pangan, bukan lagi sekadar diskusi ketahanan pangan yang berulang selama puluhan tahun," jelasnya.
Ahmad Rifai juga menawarkan ide inovatif berupa implementasi Farm Geotagging. Langkah ini bertujuan untuk memastikan status Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau lahan abadi benar-benar terdata dan terproteksi.
"Dengan geotagging, kita bisa mengidentifikasi karakteristik petani, karakteristik lahan, hingga pasar secara presisi. Orientasi bantuan pun menjadi terukur dan produksi bisa dipantau setiap saat secara real-time."
Pemaparan tajam ini menjadi insight utama dalam Riau Agriculture Forum 2026 yang digelar di Gedung Integrated Classroom Unri. Acara ini sekaligus dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Faperta Unri masa bakti 2026–2030.